BPN: UU Pengadaan Tanah Tak Mampu Hadang Makelar Lahan

KBR68H, Jakarta - Pemerintah mengakui Undang-Undang soal Pengadan Tanah bagi Pembangunan tidak bisa membendung praktek makelar tanah di kalangan masyarakat.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji mengatakan praktek makelar tanah merupakan hak masyarakat untuk berusaha. Menurut dia, pemerintah hanya dapat mengatur agar praktek makelar tanah itu tidak merugikan dan menghambat proses pembangunan.

“Kita berusaha untuk mengatasi terjadinya makelar. Saya sudah melihat bagaimana rencana sosialisasi pembangunan kepada masyarakat jauh-jauh hari. Tetapi apa yang kita atur di sini belum tentu juga makelar tidak bisa masuk, belum tentu juga. Karena orang-orang kita ini terkadang sudah tahu perencanaan, bocor juga dibeli, beli tanah itu. Bisa terjadi,” kata Kepala BPN Hendarman Supandji.

Sebelumnya, Pemerintah mengeluarkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Perpres 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah untuk Pembangunan. Aturan itu memberikan batas waktu proses peralihan tanah dan pilihan ganti rugi kepada masyarakat atas tanah yang dipakai untuk pembangunan.