Anggota DPR Tolak Pilkada Langsung Dihapus

KBR68H,Jakarta- Anggota Komisi Dalam Negeri DPR Herman Kadir menolak usulan Kemendagri agar menghapus pemilukada tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, usulan itu merupakan langkah mundur dalam proses demokrasi di Indonesia. Menurut Herman, mahalnya biaya pemilukada dan konflik horizontal tidak dapat dijadikan dasar penghapusan Pemilukada.

“Kalau saya sebagai DPR, Saya melihat system demokrasi akan mengalami kemunduran kalau dipilih seperti itu. Keterwakilan itu tidak mencerminkan suara rakyat. Jadi kalau menurut saya keterwakilan itu tidak mewakili suara rakyat,”jelas Herman Kadir

Anggota Komisi Dalam Negeri DPR Herman Kadir menambahkan, sejumlah fraksi di DPR masih pro-kontra terhadap usulan ini. Fraksi Demokrat dan Fraksi PPP setuju dengan usulan tersebut. Sementara tujuh fraksi lainnya menolak usulan penghapusan pemilukada. Menurutnya bila tidak ditemukan kata mufakat, maka akan dilakukan voting untuk penetapan pemilukada.