KBR, Jakarta– Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka mendorong pemerintah untuk jujur terkait alasan ditundanya pengangkatan CPNS dan PPPK 2024.
Sebab, ada kabar penundaan lantaran ketiadaan anggaran guna menggaji ratusan ribu CASN tersebut.
Menurut Rieke, dugaan itu berkembang di publik terlebih kebijakan tersebut muncul mendadak dan dianggap efek dari efisiensi anggaran.
“Sekarang masalahnya apa? Anggaran misalnya, ayo omongin baik-baik terus terang aja terbuka. Anggarannya ada enggak? Mana yang ditanggung pusat mana yang ditanggung daerah," ucapnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/3/2025).
"Kalau daerah memang sanggup dan mereka adalah tenaga kerja fungsional yang sangat dibutuhkan di daerah ya angkat, enggak ada alasan," imbuhnya.
Rieke memahami bahwa ada CPNS yang sudah keluar dari perusahaannya lantaran hendak diangkat sebagai PNS.
Dia pun curiga perubahan mendadak tersebut adalah akal-akalan pemerintah agar tidak perlu keluarkan THR dan gaji ke-13.
“Itu kan artinya mereka harus menunggu sekitar tujuh bulan. Boleh dong curiga ya? Apa (pemerintah) ingin menghindari pemberian THR dan gaji ke-13,” jelasnya.
Rieke pun mendorong agar pengangkatan segera dilakukan menilik nasib dari para CPNS yang sudah telanjur keluar dari pekerjaan sebelumnya.
“Bagi mereka minimal punya kepastian kerja, gaji apalagi bagi mereka yang harus bayar penalti ke tempat kerja sebelumnya. Kalau enggak ada biaya. Mereka mau bayar apa?” ujarnya.
Baca juga:
- Usai Diprotes, Menpan RB-Mendagri Akan Bahas Tahapan Pengangkatan CASN
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini akan membahas tahapan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Keduanya direncanakan akan bertemu dalam waktu dekat.
Rencana itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamengari) Bima Arya.
"Dalam waktu dekat Pak Menteri (Mendagri) akan menyelenggarakan pertemuan melakukan pembahasan secara detail tentang tahapan-tahapan itu supaya selaras lah apa yang direncanakan oleh KemenPANRB. Ini juga sinkron dengan Kemendagri dan pemerintah daerah," kata Bima di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
Namun Bima tidak menjelaskan detail kapan pertemuan tersebut akan berlangsung.
Adapun jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) mundur dari semula Februari-Maret menjadi Oktober 2025. Pengangkatan PPPK juga mundur menjadi 1 Maret 2026.
