KBR, Jakarta– Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal indikasi dugaan pengurangan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu segera dituntaskan.
Menurutnya, diperlukan pertemuan lanjutan antara KPK dan Badan Gizi Nasional (BGN) agar kedua belah pihak bisa saling menerangkan baik soal temuan maupun teknis program MBG sendiri.
“Jadi ya langsung diselesaikan di KPK lah, bukan di media kan. Soal itu indeks (harga) ya orang mana tahu, publik tahunya satu porsi Rp10 ribu, kalau KPK nemuin Rp8 ribu ya dijelaskan itu di mana terus baru teknis-teknisnya bagaimana,” katanya kepada KBR, Minggu (9/3/2025).
Agus memperkirakan anggaran dalam program itu kemungkinan dikorupsi sangat terbuka. Itu sebab, kata dia, KPK bisa menjelaskan temuan itu diperoleh di daerah mana. Termasuk soal perbedaan pagu bahan baku masing-masing daerah.
“Tapi perkiraan saya sudah pasti seperti itu, karena Rp10 ribu belum dihitung lauk pauk, ngirimnya, bayar ongkos yang masak kan mesti dibayar kalau jatuhnya Rp8 ribu bisa saja yang dua ribu untuk bayar orang yang masak, transportasi, bahkan ada yang piringnya sewa Rp2.500 per piring kan sudah mengurangi pagu yang 10 ribu,” jelasnya.
Baca juga:
- ICW Sebut Program MBG Perlu Ditinjau Ulang, Soroti Soal Efektivitas
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan informasi, adanya temuan bahwa harga per porsi makanan program makan bergizi gratis (MBG) dicurangi.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, pengurangan itu diperkirakan dari Rp10.000 per porsi menjadi Rp8.000 per porsi.
Temuan itu terungkap setelah pertemuan Setyo Budiyanto dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
