KBR, Jakarta- Komisi Untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasana (KontraS) menyoroti fenomena dominasi corak militeristik dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menyebut itu juga diperparah dengan penunjukan individu berlatar belakang militer bahkan yang masih aktif dalam Kabinet Merah Putih.
"Lalu Prabowo memberi kepercayaan lebih kepada militer karena ketidak percayaan pada politisi dan birokrat sipil. Selain itu, gestur politik ini dapat dibaca karena tidak solidnya koalisi politik pendukung pemerintah sehingga Prabowo lebih condong untuk percaya militer," ujar Dimas dalam konferensi Pers di kanal youtube KontraS, Kamis (6/3/2025).
Dimas mengatakan kebijakan pemerintah juga tak lepas dari aroma militerisasi. Dia menyebutkan diantaranya adalah pada pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), food estate, hingga RUU TNI.
Dengan begitu, Dimas menilai penempatan prajurit aktif dalam kementerian /lembaga negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semakin menjauhkan profesionalitas TNI, serta mengganggu meritokrasi sipil.
Sementara itu, dia juga mendorong perlu pengawasan yang ketat akan membuka celah impunitas yang tinggi utamanya karena belum ada revisi UU Peradilan Militer. Ini akan berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia.
"Surpres RUU TNI menjadi sebuah manuver politik untuk melegitimasi proses penyertaan dan pelibatan militer dalam tata kelola negara dan urusan sipil," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, KontraS bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta untuk menghentikan pembahasan revisi UU TNI, karena akan menghidupi dwifungsi.
Baca juga:
