KBR, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyoroti praktik penyalahgunaan kekuasasan yang kerap terjadi. Dia menyebut masih ada pejabat yang menerapkan politik balas budi hingga menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi.
Setyo menekankan hal-hal semacam ini harus terus dicegah dan diawasi, sehingga tidak berkembang menjadi tindakan korupsi.
"Memanfaatkan orang yang mendukung pada saat pemilu legislatif, pemilu pilkada, balas budi terhadap janji-janji politik, memberikan jabatan. Kemudian penempatan kroni, APBN rasa pribadi, dan lain-lain," kata Setyo dalam Peluncuran Indikator Monitoring Center For Prevention Tahun 2025, Rabu (5/3/2025).
"Jika tiba waktunya, kekuasaan dan kewenangan yang disalahgunakan akan mencari jalan untuk meminta pertanggungjawaban melalui cara penegakan hukum," tuturnya.
Dia mengatakan ketika seseorang menduduki jabatan tinggi dengan kewenangan besar, watak aslinya akan terlihat. Menurutnya jabatan publik sering kali membawa banyak keuntungan, seperti fasilitas dinas, kendaraan, serta kewenangan yang luas. Sehingga memicu penyalahgunaan wewenang.
"Kapolres itu akan asli keluar, watak asli akan keluar. Karena rumah tangga sendiri, jabatan luar biasa, kekuasaan kewenangan, anggotanya banyak, pasti mudah. Kira-kira gambarannya seperti itu," ujarnya.
Baca juga:
