KBR, Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan lebih dari 400 pemerintah daerah tidak berupaya menangani inflasi.
Temuan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025.
Tomsi bilang, hanya 68 pemda yang menjalankan upaya pengendalian inflasi di daerah.
"Dapat kita lihat di sini bahwa 445 daerah belum melakukan sama sekali upaya konkret dalam penanganan inflasi. Jadi yang sudah melaksanakan operasi pasar, kemudian mengecek distributor, sidak-sidak ke pasar, kemudian kerja sama dengan daerah-daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, itu baru 68, yang lainnya tidak," ucap Tomsi di Jakarta, Senin (10/3/2025).
Tomsi menambahkan, setidaknya ada 6 upaya yang harus dilakukan pemda dalam menangani inflasi daerah.
Diantaranya, melakukan operasi pasar, sidak ke pasar dan distributor, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas, gerakan menanam, merealisasikan BTT (Belanja Tidak Terduga), hingga dukungan transportasi dari APBD.
Namun, lanjut Tomsi, tak ada satu daerah pun yang menjalankan seluruhnya. Hanya ada satu daerah yang menjalankan 4 sampai 5, dari 6 upaya konkret penanganan inflasi.
"Ini menandakan bahwa teman-teman di daerah khususnya kepala daerah yang baru mohon diberikan penekanan kembali tim pengendali inflasi daerahnya untuk bekerja karena inflasi ini hal pokok yang dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya.
Baca juga:
