KBR, Jakarta– Komposisi struktur kepengurusan Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 menuai kritik tajam lantaran diisi kader partai politik, khususnya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Forest Campaigner Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik menyoroti peran politisi yang dinilai tidak memiliki kompetensi dalam implementasi kebijakan teknis tersebut.
“Tapi melihat kemudian kader partai masuk dalam struktur FOLU Net Sink ini untuk implementasinya. Ini yang membuat sedikit kekecewaan karena pasti orang akan mempertanyakan kompetensi. Apakah mereka memiliki kompetensi, apakah mereka punya rekam jejak yang panjang di dalam pembahasan-pembahasan FOLU Net Sink?,” ujar Iqbal dalam Acara Diskusi Ruang Publik KBR, Jumat (7/3/2025).
FOLU Net Sink 2030 merupakan strategi penting bagi Indonesia dalam upaya menurunkan emisi karbon dari sektor penggunaan lahan dan kehutanan.
Menurut Iqbal, jika implementasinya diwarnai oleh kepentingan politik, kredibilitas Indonesia dalam menjalankan komitmen lingkungan bisa dipertanyakan.
“Orang membelinya atau perusahaan atau luar negeri ingin membeli karbon Indonesia, tapi Indonesia tetap melakukan difarestasi, Indonesia tetap terjadi difarestasi secara besar-besaran, kebakaran hutan terjadi, maka kredibilitas terhadap karbon yang kita jual juga akan menurun, sehingga tidak akan ada pasar yang mau membeli," tutur Iqbal.
"Jadi ini bukan sekedar orang partai atau diurus politisi, tapi ini dampaknya akan ke mana-mana termasuk kepada kredibilitas kita sebagai sebuah bangsa,” imbuhnya.
Baca juga:
- Anggota DPR Minta Prabowo Kaji Ulang Rencana Perluasan Sawit
Iqbal menegaskan kebijakan ini bukan sekadar urusan domestik, tetapi juga melibatkan komunitas global yang turut berkontribusi dalam pendanaan. Kata dia, jika Indonesia tidak serius dalam menjalankan kebijakan ini, kepercayaan internasional terhadap negara ini bisa menurun drastis.
Selain politisasi, transparansi penggunaan dana donor dalam program FOLU Net Sink 2030 juga dipertanyakan. Jika dana dialihkan ke kepentingan politik, kredibilitas Indonesia di mata dunia bisa menurun drastis.
“Norway atau pemberi-pemberi dana donor untuk volu perlu melakukan audit ke mana dana- dana mereka dipakai. Apakah dana-dana mereka dipakai untuk memang mencapai FOLU Net Sink atau untuk pembiayaan partai politik misalnya. Nah, ini kan juga perlu diaudit," jelas Iqbal.
"Dan ini sangat memalukan bagi Indonesia. Kalau hal-hal begini terkuat ke publik, lalu kemudian Norway bilang, lah kita ngasih dana ini untuk mencapai target penurunan emisi. Jadi, sangat mungkin sebenarnya Indonesia secara kredibilitas itu turun.” tambahnya.
Selain itu, Iqbal mengomentari kebijakan efisiensi anggaran dalam program ini juga dinilai tidak tepat sasaran. Pengurangan dana untuk restorasi gambut dan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan justru bisa memperburuk kondisi lingkungan.
“Sekarang ada efisiensi anggaran. Beberapa badan, terutama di FOLU Net Sink perlu diingat bahwa salah satu targetnya adalah manajemen gambut. Nah, restorasi gambut. Ketika gambutnya rusak, maka akan mudah terbakar. Logiknya begitu. Nah sekarang, dana- dana yang tadinya bisa untuk merestorasi gambut dianggap diefisiensikan dan berkurang," tegas Iqbal.
"BRG kerjanya dan sebagai BRGM sudah mulai berkurang. Nah, dan termasuk penegakan-penegakan hukum di Karhutla. Kalau PSI menganggap bahwa mereka mendapatkan dananya dari donor untuk melakukan efisiensi, kenapa uangnya tidak untuk ini? Yang secara langsung bisa mengatasi atau mencapai target FOLU Net Sink, gitu ya,”katanya.
Baca juga:
- Walhi: Militerisasi di Kawasan Hutan Jadi Ancaman Bagi Masyarakat
Sebelumnya, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masuk ke dalam struktur organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) No. 32 Tahun 2025 terkait struktur Organisasi Operation Management Office Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Kader PSI yang masuk struktur diantaranya Andy Budiman sebagai dewan penaseihat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari.
Kemudian, Sigit Widodo sebagai anggota bidang peningkatan cadangan karbon dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas. FOLU Net Sink 2030 sendiri merupakan program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Adapun kementerian kehutanan saat ini dipimpin oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang berstatus Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
