KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong DPR dan pemerintah memperpanjang pembahasan Revisi Undang-Undang TNI. Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, merespons rencana revisi UU TNI yang akan disahkan dalam rapat paripurna DPR, besok.
"Ya kalau kita melihat pada proses pembahasan yang mendapatkan atensi publik ya, kritik dan juga kekhawatiran tertentu, menurut kami memang seharusnya proses pembahasan ini diperpanjang sehingga apa yang menjadi aspirasi dan perhatian publik dapat didiskusikan lebih lanjut," katanya dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menegaskan pentingnya memberi ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasi terhadap pembahasan revisi UU TNI.
Komnas HAM merekomendasikan agar DPR dan pemerintah lebih dulu mengevaluasi implementasi UU TNI dan mencegah kembalinya dwifungsi TNI.
"Revisi UU TNI harus memperkuat peran TNI yang profesional dalam sektor keamanan, serta memperkuat supremasi sipil."
Baca juga:
