KBR, Jakarta – Tim Hukum Nasional Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar (AMIN) bakal mengajukan permohonan kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan sejumlah menteri dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) guna mengungkap dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Yusuf Amir mengatakan permohonan itu diperlukan karena Tim Hukum AMIN tidak bisa dan tidak punya kemampuan menghadirkan para pejabat negara tersebut ke persidangan.
"Nanti pada waktunya kami akan mengajukan kepada majelis konstitusi beberapa pejabat yang kami mintakan. Tapi nanti keputusannya dari majelis, menerima atau tidak. Karena kami tidak memiliki kemampuan untuk menghadirkan menteri-menteri tersebut. Ini hal yang penting untuk membuka fakta sebenarnya,” kata Yusuf Amir usai sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).
Yusuf Amir menyebut nama sejumlah menteri yang perlu didengar keterangannya di sidang Mahkamah Konstitusi.
Di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kehadirannya diperlukan untuk mengetahui penggunaan anggaran negara terutama menjelang pemilu presiden 2024.
Selain itu ada nama Menteri Sosial Tri Rismaharini, terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang diduga dijadikan instumen pemerintah untuk memenangkan pasangan calon tertentu dalam pemilu presiden.
“Agar masyarakat tahu dan kita betul-betul bisa memahami secara utuh sehingga terjadinya pengkhianatan konstitusi, MK sebagai penjaga konstitusi kita, bisa memberi putusan seadil-adilnya,” tuturnya.
Baca juga:
- Permohonan PHPU Tim Amin, Tim Prabowo: Lebih Banyak Opini
- Dinilai Minim Bukti, Tim Hukum Amin: Belum Agenda Pembuktian
Sebelumnya, Anggota Tim Hukum Nasional AMIN Bambang Widjojanto menyebut sejumlah nama menteri yang diduga terlibat dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Nama-nama menteri itu disebutkan dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ( PHPU ) di Gedung MK yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Rabu (27/3/2024).
Di antara nama yang disebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang diduga melakukan politisasi bansos di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Timur.
Kemudian, Menteri Koodinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang diduga memberi dukungan ke paslon nomor urut 02, Prabowo-Gibran di berbagai media dan platform media sosial.
Selain itu ada nama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
“Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mendampingi Gibran kampanye di Papua pada hari Jumat, 26 Januari, selain itu Bahlil juga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung paslon 02," kata Bambang Widjojanto.
Editor: Agus Luqman
