KBR, Jakarta- Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana mengenai penyebaran berita bohong atau hoaks yang menimbulkan keonaran. Pasal itu dianggap bertentangan dengan konstitusi.
Putusan itu mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan sejumlah pihak, yakni Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, YLBHI, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.
Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan Hakim MK Arsul Sani, Pasal 14 dan 15 UU Peraturan Hukum Pidana tidak jelas dan berpotensi menimbulkan multitafsir.
"Apakah keonaran itu dapat diartikan sebagai kerusuhan yang membahayakan negara? Keonaran bersifat tidak tunggal. Penggunaan kata keonaran dalam Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 berpotensi menimbulkan multitafsir," kata Arsul Sani saat membacakan putusan di ruang sidang MK di Jakarta, Kamis, (21/3/2024).
Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 sebelumnya kerap digunakan aparat untuk menjerat banyak orang, dari eks pimpinan FPI Riziq Shihab hingga Rocky Gerung.
Dalam putusan hari ini, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Pasal 310 ayat (1) KUHP bertentangan dengan konstitusi. Pasal ini terkait pencemaran nama baik.
Pembacaan sidang putusan digelar setelah melalui sepuluh kali persidangan di Mahkamah Konstitusi. Sejumlah pasal yang diuji materi adalah Pasal 14 dan 15 UU 1/196, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE, serta Pasal 310 KUHP.
Para pemohon uji materi menilai pasal-pasal tersebut melanggar hak asasi manusia serta prinsip nilai negara hukum yang demokratis. Selain itu, pasal- pasal di atas kerapkali disalahgunakan untuk menjerat warga sipil yang mengkritik kebijakan pejabat publilk.
Baca juga:
Editor: Sindu
