KBR, Jakarta- TNI menyiapkan pengamanan terhadap potensi kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di seluruh wilayah Indonesia. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyiapkan lebih dari 133 ribu personel untuk pengamanan pilkada. Sebab, kata dia, kerawanan pilkada lebih besar ketimbang Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg).
"Terdapat potensi kerusuhan antarpendukung yang lebih besar bila dihadapkan dengan jumlah alat perlengkapan keamanan yang terbatas. Selain itu di beberapa daerah sangat memungkinkan terjadi konflik SARA, apabila isu politik identitas digaungkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal itu berpotensi memicu perpecahan pada skala nasional apabila berbagai kemungkinan kerawanan tadi dimanfaatkan oleh pihak ketiga," ujar Agus dalam rapat di Komisi I, Kamis (21/3/2024).
Baca juga:
- Kemendagri Imbau Pemda Tak Salurkan Bansos Jelang Pilkada 2024
- Haedar Nashir: Selesaikan Sengketa Pemilu sesuai Koridor Konstitusi
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mencatat pilkada akan terjadi di 37 Provinsi dengan 415 kabupaten dan 93 kota. Adapun bentuk kerawanan pilkada meliputi keamanan hingga isu SARA. Dengan begitu, pihaknya memitigasi kerawanan dengan cara menjunjung netralitas TNI, serta imbauan kepada masyarakat.
Lebih jauh Agus mengungkap, ada sembilan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi penyelenggaraan pilkada, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Aceh. Khusus memitigasi kerawanan keamanan di Papua dan Aceh, pihaknya akan membuat satuan tugas (Satgas).
Berdasarkan pemetaan kerawanan pilkada pada periode Maret 2024, Agus menyebut indikasi adanya agenda separatis untuk mengacaukan penyelenggaraan pilkada di tujuh wilayah rawan.
"Meningkatkan aksi KST dipengaruhi oleh caleg/paslon yang berafiliasi dengan kelompok KST. Apabila kalah kemungkinan akan melakukan aksi gangguan keamanan lebih besar," kata Agus.
Editor: Muthia Kusuma Wardani
