KBR, Jakarta - Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengajukan keterbukaan informasi kepada Kementerian Sekretariat Negara.
Pengajuan ini terkait alasan Presiden Joko Widodo memberikan kenaikan pangkat kehormatan Jenderal TNI kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Kepala Divisi Impunitas Kontras, Jane Rosalina Rumpia mengatakan tidak ada alasan bagi Kemensekneg untuk menolak memberikan keterbukaan informasi tersebut.
"Jadi ini merupakan salah satu saluran yang dipakai oleh masyarakat sipil, untuk kemudian mempertanyakan terkait dengan dasar maupun alasan pemberian dan penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Karena ini sifatnya bagian akses informasi publik kepada masyarakat sipil, sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, jadi tidak ada alasan bagi Kemensekneg untuk tidak memberikan permohonan informasi yang kami mintakan," ujar Jane Rosalina Rumpia kepada KBR melalui pesan suara (4/3/2024).
Baca juga:
- Alasan Jokowi Anugerahi Prabowo Kenaikan Pangkat Istimewa
- Pengamat: Kenaikan Pangkat Prabowo Bisa Digugat ke PTUN
Jane Rosalina Rumpia mengatakan pemberian pangkat kehormatan terhadap seseorang yang sudah diberhentikan dari dinas TNI, mencederai nilai-nilai profesionalisme dan patriotisme.
Sebelumnya, pada Rabu (28/2/2024) Presiden Joko Widodo memberikan kenaikan pangkat kehormatan Jenderal TNI kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP, Prabowo disimpulkan bersalah memerintahkan melakukan penculikan aktivis pro-demokrasi. Prabowo direkomendasikan diberhentikan dari dinas keprajuritan.
Baca juga:
Editor: Agus Luqman
