KBR, Jakarta- Istana mengeklaim pemberian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat sudah sesuai prosedur dan bukan tindakan spontan.
Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal larangan menggelontorkan bansos menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Moeldoko menyebut pemberian Bansos telah melalui kajian panjang.
"Ini mesti berpikirnya berpikir yang lebih komprehensif, bukan hanya melihat dari sisi politik tapi juga melihat dari segi kesejahteraan masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan maka tidak melihatnya momentumnya seperti apa," ujar Moeldoko kepada wartawan, Jumat, (22/3/2024)
Kata dia, pemerintah harus membangun kesadaran untuk mengutamakan kepentingan kesejahteraan masyarakat tak tergantung momen politik.
Ia menegaskan tugas negara adalah memastikan kebutuhan dan keamanan rakyatnya terpenuhi.
Baca juga:
- Kemendagri Imbau Pemda Tak Salurkan Bansos Jelang Pilkada 2024
- Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis Rawan Dikorupsi
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengimbau pemerintah daerah tidak menggelontorkan bantuan sosial (bansos) menjelang Pilkada Serentak 2024.
Harapan itu Alex kemukakan dalam acara Peluncuran Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2024 yang dihadiri Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir hingga sekretaris daerah (sekda).
Editor: Valda
