KBR, Jakarta- Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mendorong keseriusan pemerintah pada program diversifikasi pangan dan pengembangan bahan pangan lokal jika ingin mengatasi kelangkaan dan tingginya harga beras. Hal ini sebagai respon atas kenaikan harga dan kelangkaan beras yang terjadi di tanah air belakangan ini.
Koordinator KRKP Said Abdullah mengatakan saat ini menjadi momentum yang tepat untuk melepaskan ketergantungan pada beras sebagai bahan pangan pokok.
"Saya masih percaya dan yakin bahwa bangsa kita dengan kekayaan dan keragaman pangannya, sumber daya hayatinya harusnya bisa keluar dari situasi yang sekarang. Tetapi harus ada kesadaran dan kemauan bahwa mulai dari sekarang kita tidak bisa membuat penyeragaman. Karena itu jebakan yang mematikan menurut saya," kata Said pada KBR, Kamis (29/2/2024)
Lebih lanjut Said menyoroti soal penyeragaman beras sebagai bahan pangan pokok yang terjadi selama ini. Menurutnya, ini menjadi masalah yang sangat serius. Padahal, tiap daerah memiliki jenis pangan lokal yang sangat beragam.
Kata dia, ada 77 jenis bahan pokok lain yang mengandung karbohidrat tinggi yang dapat menjadi pengganti beras. Tetapi pada kenyataannya masyarakat umum masih sulit untuk bergeser bahan pokok makanan selain beras karena budaya masyarakat Indonesia yang masih mengandalkan beras sebagai bahan pokok.
"Ketika produksi (beras) turun kemudian ada event-event yang memungkinkan distribusi tidak merata, pasti harga naik dan keterjangkauan atau akses masyarakat jadi lebih rendah. Kekuatan kita ada di keragaman (pangan lokal) itu. Kalau kita menggunakan terminologi keragaman pangan dan didalamnya ada ngomongin sistem pangannya sendiri maka mau nggak mau dalam konteks Indonesia yang negara kepulauan, kita harus merujuk pada konteks lokalitasnya selain diversitasnya," lanjutnya.
Meski demikian, pungkas Said, perubahan pola konsumsi ke pangan lokal non beras tidak bisa instan dimana menjadi kewajiban pemerintah untuk turun tangan.
"Karena itu changing culture ya, perlu extra ordinary effort dan itu ada di negara. Instrumen yang paling mungkin adalah menggunakan sekuat mungkin yang ada di negara lewat policy, lewat anggaran. Tanpa itu memang akan ada (perubahan) tapi kecil-kecil dan makan waktu sangat lama. Hitung deh dari jaman Pak Harto sampai sekarang berapa sih alokasi anggaran untuk itu? KIta bandingkan dengan misalnya dengan upaya produksi beras. Setiap tahun Kementerian Pertanian alokasi terbesar itu untuk mengamankan produksi padi lho," tegas Said.
Pantauan KBR dari laman Badan Pangan Nasional (Bapanas) harga rata-rata nasional beras premium per Kamis, 29 Februari 2024, masih di kisaran Rp16.430, sedangkan beras medium berada di harga Rp14.330.
Baca juga:
- Jokowi Bilang Harga Beras di Pasar Cipinang dan Pasar Johar Turun
- Ombudsman Desak Pemerintah Memperbaiki Tata Kelola Beras
Lantas, apa upaya kita sebagai masyarakat untuk mengubah pola konsumsi ke pangan lokal non beras? Simak bahasan selengkapnya di FOMO Sapiens pekan ini bersama Eky Priyagung dan Aika. Akan ada juga bahasan menarik soal kenaikan pangkat bintang empat untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Lainnya, obrolan soal Kantor Urusan Agama (KUA) yang rencananya bakal menjadi tempat nikah semua agama.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
