KBR, Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menemui jalan buntu terkait pembahasan pada lima isu krusial.
Anggota Pansus RUU Pemilu Taufiqulhadi menyebutkan lima isu itu adalah tentang sistem pemilu, jumlah kursi anggota DPR, ambang batas (threshold) parlemen, metode konversi suara menjadi kursi DPR dan ambang batas (threshold) pencalonan presiden.
Karena buntu, kata Taufiqulhadi, mau tidak mau pembahasan itu harus diselesaikan dengan cara lobi antara Pansus dengan pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik.
"Ini semua telah sampai pada titik dimana kita tidak bisa melangkah lagi. Pembicaraannya sudah sampai di sini. Sebenarnya bukan tidak bisa dibicarakan, kita menunggu itu. Tapi semua partai sudah ada presepsi sendiri terhadap lima hal ini," kata Taufiqulhadi di DPR, Rabu (29/3/2017).
Baca juga:
-
Revisi UU Pemilu Diperkirakan Tak Banyak Sentuh Isu Perempuan
-
Ical Usul Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Jawaban Gerindra dan PAN
Taufiq mengatakan terkait masalah sistem pemilu saat ini hanya Fraksi PDI Perjuangan dan Golkar yang menginginkan pemilu digelar dengan sistem proporsional tertutup. Sedangkan delapan partai lainnya memilih sistem proporsional terbuka.
"Posisi PDI-P sudah jelas menginginkan sistem tertutup, sedangkan Golkar masih memungkinkan untuk diajak bicara," kata Taufiq dari Partai Nasdem.
Sedangkan untuk isu mengenai ambang batas parlemen, banyak fraksi yang tidak setuju dengan angka perolehan suara minimal 3,5 persen. Taufik mengatakan, Partai Nasdem mengusulkan 7 persen. Ia menilai, itu demi keseimbangan pemerintahan.
"Partai lain bermain di 5 dan 6 persen, itu yang mayoritas. Jadi ini harus dibicarakan lewat lobi," kata Taufik.
Sedangkan mengenai wacana anggota KPU berasal dari partai politik yang sebelumnya sempat muncul, ternyata tidak masuk bahasan.
Baca juga:
-
Diundang KPU untuk Sosialisasi SIPOL, Puluhan Parpol 'Hilang Jejak'
-
Uji Kepatutan dan Kelayakan Anggota KPU, DPR Bantah Sandera Proses
Editor: Agus Luqman
