KBR, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menargetkan bisa menyelesaikan penerbitan sertifikasi untuk lima juta bidang lahan milik masyarakat pada tahun ini.
Sofyan mengatakan proses sertifikasi lahan sempat tertunda karena kekurangan anggaran. Itu sebabnya sertifikat lahan yang dikeluarkan pemerintah baru mencapai dua juta sertifikat hingga tahun 2016.
"Target sesuai, tahun inikan targetnya 5 juta, ini sampai bulan kedua ini sudah hampir seluruh Indonesia proses pemetaannya sudah oke, hampir dua juta. Tapi kita kemarin kekurangan anggaran yang 3 juta lagi. Ini yang kita sertifikatkan," kata Sofyan Djalil di Istana Kepresidenan, Rabu (15/3/2017).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta KLHK dan BPN merealisasikan program redistribusi aset dan pemberian sertifikat gratis kepada masyarakat.
Presiden Joko Widodo mengatakan dengan pemberian legalisasi lahan berupa sertifikat akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Masyarakat bisa menggunakan sertifikat tersebut sebagai jaminan untuk mendapatkan permodalan dari perbankan.
Baca juga:
-
Jokowi: Baru 40 Persen Tanah di Indonesia Bersertifikat
-
Hindari OTT Pungli, Menteri Agraria Usul Anggaran Sertifikat PRONA dari Dana Desa
Editor: Agus Luqman
