KBR, Jakarta- Koalisi Tolak Reklamasi Jakarta menyatakan sepakat dengan pembangunan tanggul di pantai Jakarta, namun meminta jaminan partisipasi masyarakat. Hal ini menanggapi rencana Bappenas membangun tanggul sepanjang total 20 km di lokasi tersebut untuk membantu mengurangi rob dan mencegah penurunan muka air tanah.
Anggota Koalisi dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata meminta pemerintah melibatkan warga dalam perencanaannya. Sebab, ada kebutuhan warga nelayan tidak boleh diganggu pembangunan tanggul.
"Kami pada dasarnya sepakat, tetapi harus ada proses yang jelas untuk memastikan masyarakat berpartisipasi dalam prosesnya. Khususnya konsultasi publik, dan pembangunannya menjadi hak warga," katanya.
Baca: Tanggul 20 Kilometer
Marthin menyatakan, pembangunan tanggul takkan sepenuhnya menghentikan penurunan muka tanah ibukota. Sebab, penurunan tanah disebabkan oleh penggunaan air tanah dan beban pembangunan. Karenanya, pemerintah harus fokus mengurangi penggunaan air tanah bersamaan dengan membangun tanggul.
"Tanah aluvial di utara Jakarta itu belum kompak, belum kuat untuk menahan, akhirnya tanahnya menurun. Sebetulnya permasalahannya bukan tanggulnya, tetapi dia harus menyelesaikan salah satunya adalah penggunaan air tanah," tambahnya.
Kata dia, DKI Jakarta bisa mencontoh ibukota Jepang, Tokyo. Di kota tersebut, penurunan muka tanah bisa diperlambat sejak 1970 hingga 2000. Sebab, Tokyo melarang penggunaan air tanah sekaligus menyuntikkan air ke dalam tanah. Sehingga, dalam waktu tiga dekade, penurunan muka tanah bisa diperlambat.
Editor: Rony Sitanggang
