KBR, Jakarta - Pemerintah Filipina menolak bantuan operasi penyelamatan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Meski menghormati putusan tersebut, Indonesia menuntut jaminan atas keselamatan WNI.
"Harus ada jaminan bahwa warga negara kita itu bisa diselamatkan. Sekarang ini sudah dalam koordinasi Kemenlu, Polri, TNI. Kita bersabar masih menunggu dan kita juga berkoordinasi dengan pemerintah Filipina, meminta untuk jaminan agar para WNI kita segera dibebaskan," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung di kompleks Istana, Kamis (31/3).
Sementara itu, Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso memahami sikap militer Filipina atau disebut the Armed Forces of the Philippines (AFP) tersebut. "Mereka kan mungkin harga diri, reputasi jadi pertimbangan. Kita juga kalau ada penyanderaan di sini akan kita selesaikan sendiri," kata Sutiyoso.
Kelompok Abu Sayyaf sebelumnya memberikan tenggat pembayaran tebusan bagi 10 WNI hingga 8 April 2016. Mereka meminta tebusan 50 juta peso atau sekitar Rp 15 miliar.
Editor: Damar Fery Ardiyan
