KBR, Jakarta– Pemerintah akan mengembang Provinsi Papua berdasarkan wilayah adat. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, pengembangan daerah berbasis wilayah adat itu akan mempertimbangkan kebiasaan penduduk dan karakteristik geografis. Dengan begitu pembangunan daerah akan lebih efektif.
“Apa yang kita lakukan adalah pendekatan yang terintegrasi. Jadi terintegrasi berdasarkan pendekatannya wilayah adat. Wilayah adat itu mencerminkan, terutama ada benang merah satu sama lain, antar satu wilayah ke wilayah lain. Kedua kesatuan ekonomi juga, sebenarnya paling cocok, paling tepat", kata Saleh di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (15/03/16).
Dia melanjutkan, "Dengan pendekatan wilayah, pelaksanaan pembangunan lebih efektif,”
Saleh mengatakan, sejak masa penjajahan, Belanda sudah meneliti wilayah adat di Papua. Penelitian itu menyimpulkan setiap wilayah adat memiliki karakter dan kebiasaan yang berbeda-beda. Misalnya, masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan terbiasa berkebun cokelat dan berternak babi.
Saleh berujar, meski pengembangan ekonomi masing-masing wilayah adat akan berbeda, semua koordinasi akan diintegrasikan sehingga bisa terkontrol dengan baik. Dia berharap, produk unggulan Papua bisa dipasarkan secara modern, misalnya dibuatkan stan khusus di bandara Papua. Pemerintah, kata dia, akan serius mendorong potensi wilayah adat itu untuk meningkatkan perekonomian lokal.
Hari ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggelar rapat koordinasi (rakor) tentang perencanaan pembangunan di Papua. Rakor itu mengundang Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Tata Ruang dan Agraria Ferry Mursyidan Baldan, serta perwakilan dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Editor: Malika
