Kominfo: Transportasi Online Bukan Ancaman

KBR, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menanggapi santai aksi demo pengemudi taksi, kopaja, dan bajaj di depan kantornya hari ini. Menkominfo Rudiantara mengatakan, regulasi terkait transportasi semestinya disampaikan ke Kementerian Perhubungan. Namun, mengenai aplikasi transportasi online Rudiantara tidak melihat hal tersebut sebagai gangguan.

"Dari sisi aplikasinya, aplikasi ini dibuat oleh kita, oleh masyarakat, oleh application developer, itu kan membuat prosesnya lebih efisien. Kalau efisiensi dinikmati masyarakat, ya harus dicarikan jalan,"ujar Rudi di Gedung DPR, Senin(14/03/2016).

Hari ini, pengemudi anggota Persatuan Pengemudi Angkutan Darat berdemo menuntut keberadaan angkutan yang menggunakan aplikasi online. Mereka menilai keberadaan angkutan aplikasi online merugikan mereka.

Ketika disinggung soal izin keberadaan berbagai angkutan aplikasi online tersebut, Rudiantara mengatakan, "berkaitan dengan izin ini, kita jangan pikirnya karena kita pemerintah, semuanya izin-izin. Gimana Indonesia bisa kompetitif kalau semuanya izin, izin, izin?"

Namun bukan berarti inovasi aplikasi, dibiarkan tumbuh liar. Kata dia, Kominfo tetap melakukan pemantauan. Pembuat aplikasi tetap harus melapor. Namun, tidak perlu menunggu izin.

"Ngapain sekarang anak muda nih, teman-teman, mau bikin start up, bikin perusahaan ya daftar ke Kemenkumham. Udah jadi, dilaporin aja ke Kominfo namanya siapa, penanggungjawabnya siapa. Biarkan nanti kalau sudah mau ke publik mau laksanakan layanan ke publik ada proses namanya akreditasi. Saya juga lagi dorong akreditasinya bukan oleh pemerintah tapi industri."

Rudiantara berharap para pengemudi transportasi non aplikasi tidak panik. Ia justru melihat perlu adanya pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan untuk mencari jalan tengah penyelesaian. Para pengemudi juga perlu melihat mengapa transportasi dengan aplikasi online ini diminati masyarakat.



Editor: Quinawaty Pasaribu