KBR, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal program prioritas BUMN minyak dan gas tahun ini.
"Kami audiensi dengan KPK untuk melaporkan hal-hal yang dilakukan di Pertamina dan upaya-upaya perbaikan ke depan dan lain sebagianya sehingga kami bisa berharap bahwa kita bisa melaksanakan transformasi dan mendapat dukungan untuk melakukan gerakan perbaikan sistem sesuai dengan kewenangan KPK," ujarnya di gedung KPK (24/03/16).
Beberapa proyek Pertamina diantaranya Kilang Minyak Balikpapan, Balongan dan Dumai. Selain itu dua pembuatan kilang minyak baru di Bontang dan Jawa Timur.
"Dalam proses pengadaan, pengendalian arus minyak kemudian pelaksanaan proyek. Kontrak-kontrak dengan pihak lain dan sebagainya. Saya kira itu hal-hal yang Pertamina butuh support apakah itu nantinya bentuknya pendampingan dan sebagainya. Sehingga kita bisa menghindari adanya kesalahan-kesalahan langkah ke depan," jelas Dwi.
Selama ini, menurut Dwi, pengadaan arus barang minyak dan gas adalah sektor yang rawan korupsi. "Bagaimana material-material balance-nya. Kemudian aspek pengadaan, aspek yang berkaitan dengan transaksi kontrak-kontrak kerja sama dan sebagainya," ungkapnya.
Itu sebab, Dwi memastikan akan kooperatif membantu KPK menuntaskan kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan Pertamina.
Editor: Damar Fery ArdiyanÂ
