KBR, Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai mengada-ada alasan pemerintah tak juga membentuk satuan tugas Perlindungan Masyarakat Adat karena terkendala anggaran. Pasalnya menurut Sekretaris Jenderal AMAN, Abdon Nababan, anggaran membentuk satgas jauh lebih murah ketimbang pemerintah harus mengeluarkan dana untuk penyelesaian konflik lahan masyarakat adat.
Belum lagi kata dia, kerugian yang diakibatkan dari konflik tersebut yang kebanyakan menanggung adalah masyarakat adat sendiri.
“Yang membutuhkan anggaran besar itu adalah kalau ada lembaga yang permanen dan tetap, karena dia kemudian harus punya struktur yang bisa bekerja dari atas sampai bawah. Karena itu kami usulkan satgas karena kami paham bahwa tidak mungkin langsung lembaga tersebut dibentuk. Satgas menurut kami murah dibanding dengan biaya konflik yang harus dikeluarkan,” ujar Sekretaris Jenderal AMAN, Abdon Nababan dalam perayaan ulang tahun AMAN yang ke 17 di Jakarta.
Dia menjamin, dengan adanya Satgas Perlindungan Masyarakat Adat bisa meredam semua konflik masyarakat adat di seluruh Indonesia. Karena pendekatan satgas tidak menggunakan kekerasan seperti aparat keamanan lainnya dalam menyelesaikan konflik dengan masyarakat adat.
Misalnya kata dia, satgas nanti beranggotakan dari unsur masyarakat adat sendiri, sehingga memahami dan paham soal cara penyelesaian konflik.
“Terhadap konflik itu bisa ratusan trilliun pertahun, satgas perlindungan mungkin hanya 100 miliar atau malah tidak sampai. Karena satgas hanya sekelompok kecil orang yang bekerja membantu presiden, supaya presiden bisa dengan pasti mengambil keputusan,” ujarnya.
Dia mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi terkait masalah ini. Pasalnya kata dia, saat kampanye dulu, justru Presiden Joko menjanjikan bakal membentuk suatu badan Komisi Perlindungan Masyarakat Adat. Namun, untuk membentuk satgas saja belum juga terealisasi.
“Komitmen itu bisa kita pahami ada kendala-kendalanya termasuk kendala biaya. Tapi kalau kendala biaya itu kemudian juga menjadi alasan untuk Satgas justru satgas itu kita usulkan untuk mengirit biaya,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah menyatakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Masyarakat Adat terkendala kepada anggaran. Pasalnya menurut Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, pemerintah saat ini tengah memangkas anggaran di setiap kementerian dan lembaga.
Selain itu kata dia, pemerintah juga tengah melakukan pengetatan syarat pembentukan badan dan lembaga termasuk satgas. Tujuannya kata dia, agar struktur pemerintahan tidak terlalu gemuk dan efisien.
Editor: Rony Sitanggang
