KBR,Jakarta - Bekas Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai menilai perlu ada revisi undang-undang antipendanaan terorisme yang dipakai oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
Saat ini PPATK memakai UU No. 9/2013 tentang Antipendanaan Terorisme. Menurut Mbai, UU tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Pasalnya, UU tersebut tidak memungkinkan PPATK membekukan dana terduga teroris tanpa proses pengadilan.
"Jadi polisi minta atau jaksa minta, langsung serta meta dibekukan. Tapi UU kita harus lewat pengadilan. Saya tahu benar PPATK tengah memperjuangkan itu. Karena UU kita saat ini tidak kompatibel dengan internasional," kata Ansyaad Mbai di Mabes Polri, Selasa (31/3/2015).
Ansyaad Mbai juga mendesak dipercepatkan revisi UU antiterorisme. Kata dia, bila UU antiterorisme tidak segera direvisi, maka Indonesia akan menjadi tempat singgah bagi para teroris internasional.
Editor: Antonius Eko
