Pertahankan Kebijakan Diskriminatif, Kemendikbud Diseret ke Ombudsman

KBR68H, Jakarta - Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) bakal mengadukan diskriminasi oleh Kementerian Pendidikan dan Forum Rektor ke Ombusdman. Hal ini lantaran mereka belum menjawab somasi revisi aturan larangan bagi penyandang disabilitas mendaftar ujian masuk perguruan tinggi negeri. Koordinator PPDI Ariani Soekarwo memberikan tenggat waktu hingga Kamis besok untuk menjawab somasi. Jika tidak maka pihaknya mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.

"Atur aja yang masuk perguruan tinggi, seperti tidak teroris, tidak narkoba, tidak Pancasilais, berjiwa tidak korup, itu kan lebih penting mendidik bangsa. Daripada ngurusin disabilitas, ngapain perguruan tinggi mengatur disabilitas, kalau memang mahasiswa disabilitas memenuhi standar kompetensi ya terima saja, kalau tidak ya tidak usah," kata Ariani saat dihubungi KBR68H

Pekan lalu, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) melayangkan somasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pihaknya meminta kepada pemerintah untuk merevisi aturan larangan bagi penyandang disabilitas mendaftar ujian masuk universitas negeri. Dalam aturan itu melarang penyandang difabel mendaftar ke Perguruan Tinggi Negeri.

Editor: M Irham