KBR68H, Jakarta - Petani garam meminta pemerintah mengutamakan penghentian impor garam, ketimbang mengucurkan dana untuk peningkatan produksi garam. Menurut Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional, Winarno Tohir, jika pemerintah dapat menghentikan impor garam maka petani dapat menghasilkan garam yang bagus dan mencapai swasembada garam nasional.
"Tapi berapapun besarnya, sumbangan atau bantuan berapapun digelontorkan pada petani garam kalau impornya masih marak jadi tidak berguna itu sebenarnya indikasinya. Maksud saya gini, Kalau tidak ada impor garam, harga garam kita lebih baik. Petani kita bisa seting, kalau mau beli pabrik bisa dengan cara mencicil dengan harga yang bagus itu. Makanya bantuan segitu tidak ada apa-apanya lebih baik tidak ada," kata Winarno saat dihubungi KBR68H
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional Winarno Tohir menambahkan, sampai saat ini pemerintah belum berhasil mengatasi masalah impor garam. Awal tahun ini, tercatat ada sekitar 135 ribu ton garam impor masuk ke Indonesia. (baca : Terus Impor, Produksi Garam Dalam Negeri Melimpah)
Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengelontorkan dana sebesar Rp 8,7 miliar untuk pengembangan produksi garam di Jawa Tengah. Dana tersebut ditujukan untuk mewujudkan swasembada garam nasional. Nantinya dana itu digunakan oleh petani melalui Program Peningkatan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Sedangkan daerah-daerah yang sudah ditunjuk menjadi sentra PUGAR adalah Kabupaten Cirebon, Indramayu, Rembang, Pati, Pamekasan, Sampang dan Sumenep.
Editor : Sutami
