KPK dan BPKP Awasi Kinerja 129 Lembaga Pemerintah

KBR68H Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi kinerja 129 lembaga pemerintah. Salah satu pimpinan KPK, Busyro Muqoddas mengatakan, lembaga yang diawasi itu merupakan lembaga yang ada di pusat maupun di daerah. Menurutnya, terdapat sejumlah sektor yang menjadi fokus kajian, di antaranya pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Selain itu, kinerja kantor pertanahan dan imigrasi baik di pusat maupun daerah juga akan jadi sorotan.

"Pengamatan dan pengujian pada 129 pemerintan provinsi, pemerintah ibukota, pemerintah kota dan seterusnya, yang menyangkut kepentingan nasional yaitu sektor ketahanan pangan, pertambangan, pendapatan, dengan penekanan pada pengelolaan anggaran dan pendapatan dan biaya belanja daerah APBD, dan perubahannya yang menyangkut penganggaran dan pengadaan barang dan jasa," kata Busyro Muqodas di Kantor KPK, (28/2).

Sebelumnya, kerja sama antara KPK dan BPKP ini tertuang dalam program koordinasi supervisi pencegahan (kosupgah) yang dijalankan sejak 2012. Program tersebut merupakan bagian dari kewenangan KPK untuk turut mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih dan pro rakyat.

Editor: Irvan Imamsyah