Koalisi LSM Lingkungan Desak Pemerintah Perketat SVLK

KBR68H, Jakarta - Koalisi LSM lingkungan mendesak pemerintah perketat sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) di Indonesia. Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi mengatakan, sistem SVLK ini rawan korupsi dan melibatkan perusahaan nakal.

Kata Zenzi, seluruh perusahaan pemegang sertifikat ditemukan justru pernah merusak lingkungan. Beberapa di antaranya bahkan sedang terlibat kasus di KPK. Artinya, kayu-kayu ekspor Indonesia sebetulnya tidak mematuhi peraturan.

"SVLK justru jadi alat untuk mencuci kayu yang diproduksi tidak benar. Contohnya, perusahaan yang punya sertifikat menampung kayu dari perusahaan yang tidak bersertifikat. Ketika SVLK berjalan, ini berlaku buat konsumen di Eropa. SVLK justru menutupi jejak (produksi kayu)," kata Zenzi di Jakarta, Selasa (18/3) siang.

Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) sudah 5 tahun digunakan Indonesia untuk seleksi perusahaan kayu. Namun, koalisi LSM Lingkungan menemukan syarat SVLK ini makin mudah dari tahun ke tahun. Selain itu, pemantau independen pun tidak bisa terlibat sehingga seleksinya rawan korupsi.

Bulan lalu, Indonesia dan Parlemen Uni Eropa telah menandatangani kesepakatan soal penegakkan hukum, tata kelola dan perdagangan sektor kehutanan di Indonesia. Kesepakatan ini ingin menjamin kayu-kayu Indonesia yang diekspor ke Eropa sudah mematuhi semua peraturan di Indonesia.

Editor: Pebriansyah Ariefana