Kemendagri : Izin Cuti Kepala DaerahTak Ganggu Jalannya Pemerintahan

KBR68H, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri Kemendagri mengklaim, izin cuti kepala daerah untuk berkampanye tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan. Juru bicara Kemendagri Didik Suprayitno mengatakan, tugas kepala daerah bisa didelegasikan ke wakilnya saat cuti. Hal itu kata dia, untuk mencegah kekosongan dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah soal Pelaksanaan Cuti Kampanye.

“Dua hari kerja, jadi seminggu ini dua hari kerja, minggu depan dua hari kerja lagi dan seterusnya. Sudah ada delapan kepala daerah yang minta izin ke pak menteri, sudah sampai di Kementerian Dalam Negeri, " jelas Didik Suprayitno saat dihubungi KBR68H.

Juru bicara Kemendagri Didik Suprayitno.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengajuan Cuti Pejabat Publik, kepala daerah boleh berkampanye dengan mengajukan izin cuti dua hari kerja tiap pekannya. Pengajuan cuti harus dilakukan 12 hari sebelum cuti dilakukan. Untuk gubernur, izin disampaikan ke Menteri Dalam Negeri. Sementara Bupati dan Walikota ke Gubernur. Kampanye Pemilu akan berlangsung pada 16 Maret sampai dengan 5 April.