Jokowi: Solusi Pemerataan Pendidikan Tergantung Kemauan Politik

KBR6H Jakarta - Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) mengatakan solusi untuk pemerataan pendidikan nasional berada pada kemauan politik (political will).

Menurutnya, anggaran pendidikan 20 persen dari APBN cukup untuk memberikan akses pendidikan kepada semua warga. Seharusnya pemerintah pusat bisa mendengar suara dari warga yang tidak mampu melanjutkan pendidikan.

"Saya kira dengan anggaran pendidikan yang 20 persen itu bisa dilakukan. Karena apa? yang kita lihat tadi, di SMP, di SD, ini sangat dibutuhkan sekali oleh anak-anak, terutama yang dari keluarga yang tidak mampu. Saya kira yang namanya sistem di kota, di kabupaten di provinsi di nasional manajemen sistem itu sama saja. hanya kita mau atau tidak mau melakukan. berniat melakukan atau tidak melakukan, hanya itu aja," kata Joko Widodo di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, (18/3)

Jokowi menambahkan konsep sekolah gratis perlu ditinjau ulang. Menurutnya, beban biaya sekolah bukan hanya SPP, tetapi juga kebutuhan lain seperti perlengkapan sekolah dan buku-buku. Jokowi mengatakan banyak keluarga miskin yang masih merasa berat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Jokowi membandingkan dengan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang menjadi salah satu program andalannya sebagai gubernur DKI. Melalui program ini, anak-anak dari keluarga miskin memperoleh dana setiap bulan guna membeli keperluan di luar SPP.

Editor: Pebriansyah Ariefana