KBR68H, Jakarta - Pemerintah Daerah dinilai lebih berpotensi menyelewengkan dana bantuan sosial (bansos) ketimbang Pemerintah Pusat. Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hasan Bisri mengatakan, modus penyimpangan terjadi lewat alokasi bantuan kepada LSM-LSM fiktif. Kata dia, dana yang diselewengkan kerap digunakan untuk kepentingan politik kepala daerah. BPK telah mengirim sejumlah pengawas dan auditornya ke sejumlah daerah yang berpotensi besar melakukan penyelewengan dana. (Bawaslu Pelototi Dana Bansos Menteri PDT ke NTB)
"Yang banyak kerawanan itu justru di daerah yaitu bansos yang tidak jelas targetnya. Misalnya membantu LSM-LSM yang bergerak dibidang tertentu. Karena bisa saja muncul LSM-LSM baru yang dibentuk sekedar hanya untuk menerima bantuan. Kasus yang di Banten itu kejadiannya seperti ini. Biasanya kalau bupati atau guberburnya mau maju lagi, incumben, maka anggaran bansos kemudian melonjak tajam," jelasnya saat dihubungi KBR68H, JUmat (28/3)
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah menunda penyaluran dana bantuan sosial tahun ini. KPK menduga ada penyalahgunaan anggaran bansos untuk kepentingan politik jelang Pemilu tahun ini. (Baca: KPK Minta SBY agar Dana Bansos Dipusatkan di Kemensos)
Editor: Damar Fery Ardiyan
