KBR68H, Jakarta - LSM buruh migran Migrant Care meminta pemerintah membubarkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Pegiat Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan institusi ini tidak banyak melayani jutaan buruh migran di Indonesia.
Bahkan dalam kegiatannya, BNP2TKI kerap tumpang tindih dengan Kementerian Tenaga Kerja. Kondisi semacam ini diperkirakan tidak akan berubah saat BNP2TKI dipimpin bekas Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansur.
"KPK menilai integritas pelayanan publik dari BNP2TKI itu terendah dalam survei pelayanan publik yang dilakukan KPK. BPK juga mendapatkan banyak catatan tentang pelayanan-pelayanan buruh. Jadi seharusnya mencopot Jumhur, bubarkan lembaganya. Saya kira itu akan lebih bagus karena akan mengakhiri dualisme antara BNP2TKI dengan Kemenakertrans," jelas Wahyu Susilo dalam Program Sarapan Pagi KBR68H.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencopot Jumhur Hidayat dari jabatan Kepala BNP2TKI. Presiden selanjutnya mengangkat bekas Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Gatot Abdullah Mansur sebagai kepala BNP2TKI yang baru.
Sementara saat masa Gatot menjabat, TKI Ruyati dieksekusi tanpa pembelaan hukum di tahun 2011. Pembakaran Konjen Indonesia di Jeddah oleh para TKI yang merasa tidak terlayani dengan baik, juga terjadi di masa Gatot menjabat sebagai Dubes.
Editor: Fuad Bakhtiar
