Ahok Maunya KPK Ambil Alih Kasus TransJakarta

KBR68H, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus penyelewengan bus Transjakarta karatan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mengusulkan agar Kejagung tidak memproses kasus itu. Sebab saat ini baik KPK dan Kejagung masih meraba kasus yang tengah diaudit di BPKP itu.

Hal ini menurut Ahok, lantaran KPK memiliki kewenangan yang lebih besar untuk memenjarakan orang dengan kasus korupsi maupun pencucian uang.

"Bukan meragukan Kejagung. Saya lebih suka cara untuk menjerat itu lebih suka yang KPK. kan KPK kalau misalnya, kamu main Rp 1 miliar, kamu punya harta Rp 10 miliar. Nanti begitu dia cek, dia bisa minta pembuktian terbalik, dia akan gunakan tindak pidana pencucian uang. Berarti Rp 9 miliar Anda juga harus Anda buktikan. Kalau nggak bisa buktikan, bisa disita loh semua hasil kerja kamu. Nah itu yang menarik. Tujuan kita kan untuk efek jera," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama di Balaikota, Jaumat (7/3).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menambahkan, hingga kini kasus bus Transjakarta karatan masih diproses di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kata Ahok, dirinya sudah berkoordinasi dengan KPK meskipun belum bisa menceritakan perkembangan proses itu. Ahok mensinyalir praktik kotor pengadaan bus sudah berlangsung sejak awal. Ini ditandai proses hukum terhadap Kepala Dinas Perhubungan sebelumnya, yakni Rustam Effendi yang sudah dipenjara karena korupsi pengadaan bus Transjakarta.

Dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta mencuat setelah sebelumnya inspektorat DKI Jakarta menemukan ada kesalahan prosedural dan mark-up harga dalam pengadaan bus Transjakarta yang didatangkan akhir tahun lalu.


Editor : Rony Rahmatha