Regulasi Mobil Murah Bisa Membuka Lapangan Kerja Baru

KBR68H, Jakarta - Kementerian Perindustrian mengklaim negara bakal untung dengan kebijakan regulasi mobil murah. Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi mengatakan, negara untung dari segi perpajakan. Pasalnya kebijakan itu bakal membuka lapangan kerja baru dan produksi otomotif. Kedua hal itu bakal dikenai pajak, apalagi diperkirakan masing-masing industri menghasilkan 300 ribu komponen otomotif tiap tahun.

"Pasti naik, ini akan menghasil 300 ribu tambahan baru otomotif setiap tahun.300 ribu kali 100 juta sudah berapa? Pasti naiklah. Kemudian ada juga PPn, itu saja sudah berapa. Itu sudah 10 persen dari penghasilan itu. Kemudian ada lagi tanaga kerja yang lebih dari 1 juta, itu kan dikenakan pajak PPh, jadi pasti masukan pajak yang luar biasa untuk sistem perekonomian Indonesia," jelas Budi Darmadi kepada KBR68H melalui sambungan telepon.

Sebelumnya kalangan meragukan kebijakan PP Regulasi Mobil Murah. Pengamat Industri Kecil dan Menengah Fauzi Aziz mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) mengenai insentif mobil murah dan ramah lingkungan atau low cost and green car (LGCG) justru dikhawatirkan merugikan keuangan negara.

Pasalnya, insentif yang diberikan tidak didukung ada analisa mendalam terkait keberlanjutan produksi dan pangsa pasar. Kementerian Perindustrian sebelumnya mengklaim Regulasi mobil murah sudah ditandatangani sejumlah menteri. Diperkirakan Peraturan Pemerintah ini bakal diteken presiden dalam dua pekan mendatang.