PT KAI: Dana Subsidi Pemerintah Tidak Cukup

KBR68H, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia menyatakan dana subsidi yang diberikan Pemerintah tidak cukup untuk membiayai pengoperasian dan pelayanan kereta ekonomi atau non-AC di wilayah Jabodetabek. Padahal PT KAI juga punya kereta kelas non ekonomi.

Juru Bicara PT KAI DAOP I Eva Chaerunisa mengatakan, tahun lalu dana subsidi PT KAI sebesar Rp 623 miliar, sementara PT KAI harus membayar pajak sekitar Rp 600-an miliar. Untuk tahun ini, Pemerintah menganggarkan dana subsidi sebesar Rp 704 miliar, sementara pajak yang harus dibayarkan Rp 724 miliar.

“Hal-hal seperti ini, juga kita harus membuka lagi, melihat keterbatasan yang dimiliki oleh PT KAI. Sementara, sebagai operator secara undang-undang dan peraturan pun PT KAI diwajibkan sebagai operator untuk menjalankan saran yang memang layak operasi. Jika terjadi sesuatu di lapangan sudah pasti disalahkan PT KAI, kenapa masih menjalankan sarana yang tidak layak operasi sehingga membahayakan penumpang,” ujar Eva saat wawancara di Program Sarapan Pagi KBR68H.

Sebelumnya, PT.KAI akan mengganti kereta ekonomi non-AC dengan kereta AC Jabodetabek dengan tarif minimal Rp 8 ribu sekali jalan. PT KAI beralasan kondisi kereta ekonomi non-AC sudah tua dan seringkali mengalami gangguan, sehingga berdampak luas kepada perjalanan kereta lainnya. Penghapusan KRL ekonomi non AC mulai diberlakukan 1 April mendatang.