Pengamat: Perdagangan Global Tak Untungkan Indonesia

KBR68H, Jakarta – Koalisi masyarakat sipil mendesak agar pemerintah memperjelas dan memberi perhatian penuh pada aturan perdagangan global yang melibatkan Indonesia. Desakan itu disampaikan menjelang pertemuan tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa PBB untuk membahas program lanjutan Tujuan Pembangunan Milenium  atau MDGs. Ketua Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Dwi Rubiyanti mengatakan selama ini aturan perdagangan antarnegara tidak terlalu menguntungkan ekonomi Indonesia. Karena itu aturan harus diperjelas agar tidak mengganggu tujuan kemitraan global.

"Hal paling penting yang disoroti adalah persoalan aturan perdagangan. Ini cukup menjadi konsens banyak orang, bahwa kebijakan dan aturan yang ada tidak memberdayakan nasional. Kita ingin pasca 2010. Kita tidak bermasalah dengan hubungan perdagangan antar negara, tapi jangan sampai hubungan perdagangan itu melemahkan posisi nasional," tegas Dwi saat berbincang dalam program Sarpag KBR68H.

Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah skenario global pengurangan kemiskinan Tujuan Pembangunan Milenium atau MDGs. Pertemuan bakal berlangsung di Bali mulai hari ini. Pertemuan ini merupakan gagasan Sekjen PBB. Ini adalah forum diskusi panel yang terdiri dari para ahli dari berbagai negara. Diskusi ini dipimpin tiga pemimpin dunia yang mewakili negara maju, berkembang dan miskin. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi salah satunya wakilnya.