Pemerintah Perlu Serius Membatasi BBM

KBR68H, Jakarta - Pemerintah diminta serius menjalankan program pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Jika pemerintah tidak tegas, kuota BBM bisa jebol hingga 7 juta kiloliter pada tahun ini.

Pengamat Energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas, perkebunan dan pertambangan tak berdampak besar. Ini sebab pada Februari ini penghematan konsumsi BBM bersubsidi masih belum optimal.
Sementara rencana pembatasan BBM bersubsidi oleh pengguna kendaraan pribadi tak kunjung diberlakukan.

"Memang tidak ada kebijakan yang ideal, mau tidak mau kebijakan energi utamanya BBM harus ada perubahan, harus ada disesuaikan. Kalau memang tidak ingin menaikkan harga yah melakukan pembatasan. Itu menjadi opsi yang harus dilakukan. Tapi kalau melihat yang sudah-sudah kok nggak berhasil signifikan. Yang paling praktis dalam konsep ekonomi energi, pengendalian konsumsi itu dari harga. Tapi itu kalau nggak populis di pemerintah itu susah juga," kata Komaidi saat dihubungi KBR68H Jakarta Selasa (12/3).

Komaidi menyatakan pemerintah tak perlu ragu untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab tahun lalu pemberian subsidi BBM yang salah sasaran telah merugikan negara hingga Rp 38 triliun tahun lalu.

Belum lagi biaya penambahan kuota 4 juta kiloliter BBM bersubdisi di tahun lalu. Sebelumnya, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan memprediksi kuota konsumsi BBM bersubsidi akan jebol pada tahun ini.

Karena itu mereka tengah mengkaji potensi penambahan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengantisipasi kuota BBM bersubsidi yang akan jebol 50 -53 juta kiloliter (kl) pada tahun ini.