Pemerintah Cenderung Lepas Tangan Dalam Distribusi Produk Pertanian

KBR68H, Jakarta - Kementerian Pertanian dituntut untuk lebih mengawasi proses distribusi produk-produk pertanian. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eny Sri Hartati mengatakan selama ini pemerintah tidak serius membantu petani lokal untuk memasarkan produk-produk mereka. Oleh sebab itu, petani bisa terjebak dalam permainan harga kartel perdagangan.

"Jadi kalau selama ini program dari Kementerian Pertanian bagaimana meningkatkan produksi-produksi. Sementara di distribusi lepas. Maka ini sangat berhimpitan karena ketika produktivitas meningkat sementara jalur distribusinya semua terkooptasi oleh kartelisasi, maka yang terjadi ini hopeless dari sisi produksinya. Tidak ada insentifnya lagi," kata Eny.

Direktur INDEF, Eny Sri hartati menambahkan melambungnya harga bawang putih disebabkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap distribusi impor. Menurut Eny keterlambatan pemberian surat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) oleh Kementerian Pertanian adalah bukti kurang sigapnya pemerintah dalam pengawasan distribusi produk pertanian tersebut.