KPPOD: Pemerintah Pusat Harus Perhitungkan Kemampuan Fiskal Daerah

KBR68H, Jakarta - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) meminta Pemerintah dan DPR memperketat perizinan pemekaran daerah otonom baru.

Direktur KPPOD Robert Endi Jaweng menuturkan, data dari Kementerian Keuangan menunjukkan beberapa derah belum layak dimekarkan karena rendahnya kemampuan fiskal daerah itu.

"Data dari tahun 2008, ada 20 daerah pemekaran baru. Itu beberapa diantaranya, kemampuan fiskalnya rendah seperti Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak. Dari ukuran 1 sampai 100, Pegunungan Arfak itu hanya 25 persen dan Manokwari 20 persen," kata Robert ketika dihubungi KBR68H.

Sebelumnya Dinas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua melansir data yang menyebutkan rendahnya PAD di sejumlah kabupaten di Papua. Pendapatan Asli Daerah di beberapa Kabupaten di Papua hanya berkisar Rp 50 hingga Rp 100 juta per tahun. Jumlah PAD ini merupakan yang terkecil di Indonesia.