KPPOD: Kebijakan Inovatif Seringkali Terganjal Aturan

 KBR68H, Jakarta - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai upaya pemerintah daerah untuk membuat program inovatif atau terobosan kerap terganjal peraturan. Direktur KPPOD Robert Endi Jaweng mengatakan pemerintah pusat perlu memberi perlindungan hukum bagi kepala daerah yang ingin mengeluarkan kebijakan yang bersifat terobosan. Robert mengatakan Rancangan Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan yang masih disusun oleh pemerintah pusat belum bisa melindungi pemerintah daerah yang ingin membuat kebijakan kreatif. Draft tersebut tersebut dianggap hanya mengatur tata kelola kebijakan yang bersifat terobosan.

“ Cerita Cimahi dan Banjar, itu adalah sebagian segelintir kisah inovasi, tapi banyak daerah yang mau melangkah kesana. Itu berpikir panjang karena banyak aturan yang mereka rasa jika indikasinya terkait dengan tindak pidana korupsi. Inovasi bisa menerobos aturan kultur yang ada,”ujar Robert Endi Jaweng kepada KBR68H.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar meminta Kepala daerah tidak takut untuk mengeluarkan kebijakan kreatif dan inovatif atau yang bersifat terobosan baru. Tujuannya demi meningkatkan pelayanan publik dan efektifitas birokrasi. Azwar mencontohkan salah satu kebijakan yang kreatif adalah lelang jabatan lurah dan camat di DKI Jakarta.