KPPOD: Daerah yang tidak Layak otonom Harus Dihapus

KBR68H, Jakarta - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mendesak pemerintah berani membatalkan status otonomi daerah pemekaran yang dianggap gagal.

Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng mengatakan salah satu ciri daerah pemekaran gagal adalah Pemerintah Daerah tidak mampu menghidupi pemerintahan dengan mengandalkan pendapatan asli daerah.

“Ke depan hanya ada dua cara, yaitu dengan memompa potensi daerah itu, yang tentu membutuhkan perhatian khusus dari Kemenkeu dan Kemendagri. Tapi kalau sudah terus-terusan begitu, ya harus dihapuskan daerah otonominya. Itu kan memboroskan uang negara," kata Robert ketika dihubungi KBR68H.

Direktur KPPOD Robert Endi Jaweng menambahkan, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Arfak merupakan dua diantara delapan daerah yang dianggap gagal sejak dimekarkan pada tahun lalu.

Sementara itu sebelumnya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua menyebutkan sejumlah daerah pemekaran di Papua memiliki pendapatan asli daerah sangat rendah, dalam kisaran Rp50 juta hingga Rp100 juta rupiah per tahun. Pemasukan itu merupakan yang terendah se-Indonesia. Namun demikian, Kementerian Dalam Negeri tidak akan serta merta menyatakan daerah pemekaran dengan Pendapatan Asli Daerah, PAD yang kecil sebagai daerah gagal.