Koalisi Rakyat Tolak Produk Rekayasa Genetik

KBR68H, Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menolak rencana pemerintah yang ingin menerapkan produk rekayasa genetik atau transgenik melalui pengembangan tanaman bioteknologi.

Manager Advokasi dan Kampanye KRKP, Said Abdullah mengatakan sistem itu bakal menguntungkan pengusaha, namun merugikan petani pangan. Selain itu, pengembangan bioteknologi pada tanaman pangan juga akan menghilangkan benih lokal petani.

"Kita bangun di dua level advokasinya, yang pertama kita terus mengupayakan membangun kesadaran kepada pemerintah bahwa GMO yang dihasilkan perusahaan itu harus diletakan pada prioritas yang paling akhir. Kan banyak yang masih bisa dikejar. Undang-undang sumber daya genetik kan juga masih dirancang juga, kemudian undang-undang perlindungan petani juga sedang dibahas. Saya kira jarang KRKP dengan NGO yang lain fokus untuk mencoba membentengi masuknya perusahaan-perusahaan ini. Pada tatanan praktis KRKP terus mendorong para petani untuk memuliakan benih yang baik secara lokal, sehingga perlawanannya dari atas dan dari bawah," terang Said kepada KBR68H.

Sebelumnya, pemerintah bakal mengembangkan tanaman bioteknologi untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Menteri Pertanian Suswono mengatakan, itu dilakukan karena produksi pangan Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Ini terlihat dari besarnya biaya impor pangan yang mencapai puluhan triliun.