JATAM Tuntut Pemerintah Audit Menyeluruh Kerusakan Lingkungan

 KBR68H, Jakarta - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menuntut Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup mengaudit menyeluruh terhadap kerusakan lingkungan akibat tambang. Aktivis JATAM, Harris Balubun mengatakan, sebagian besar kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan sektor pertambangan. Ditambah lagi, kata Harris, sebanyak 3,9 juta hektar luas perizinan tambang masih tumpang tindih dengan kawasan hutan.

“Kepada ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup, merekalah yang harus lebih getol melakukan audit lingkungan. Terutama ESDM atas ijin dan eksplorasi tambang di tanah air yang sudah semakin massif dan frontal. Dan kerusakan lingkungan yang sudah semakin besar. Dan ESDM juga semakin sigap dalam melakukan audit lingkungan.”jelas Harris Balubun saat dihubungi KBR68H.

Aktivis JATAM, Harris Balubun menambahkan, izin pertambangan Indonesia sudah mencapai 149 juta hektar. Jumlah tersebut sudah mencapai 44 persen daratan yang diperuntukkan tambang. Oleh karenanya, JATAM meminta tidak setengah-setengah dalam melakukan audit kerusakan lingkungan akibat tambang.