Irjen Kemendikbud Kaji Dugaan Korupsi Ujian Nasional

KBR68H, Jakarta – Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera mengkaji dugaan penggelembungan anggaran pengadaan dan distribusi soal Ujian Nasional. Sebelumnya, LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran FITRA menuding ada penggelembungan anggaran dalam pengadaan dan distribusi Ujian Nasional hingga Rp 7 miliar. Inspektur Jenderal Kemendikbud, Haryono Umar mengatakan, akan mengumpulkan keterangan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud. Balitbang Kemendikbud menjadi pusat pengatur proyek bernilai hampir seratus miliar rupiah tersebut.

"Penentuan pemenangan lelang itu tentu ada evaluasinya. Baik itu dari aspek jenisnya, berkaitan kesiapannya, begitu juga dengan harganya. Ini yang kemudian menjadi satu, ini yang kemudian menjadi pilihan-pilihan. Bagaimana nanti semuanya, nanti kita lihat dulu, karena saya belum tahu persis duduk perkaranya seperti apa," katanya.

Inspektur Jenderal Kemendikbud, Haryono Umar juga meminta FITRA menyerahkan data dugaan korupsi pengadaan dan distribusi Ujian Nasional. Sebelumnya, FITRA menduga anggaran Ujian Nasional digelembungkan. Dari analisanya, LSM pemerhati anggaran itu menemukan anggaran pengadaan dan distribusi Ujian Nasional memboroskan keuangan negara hingga Rp 7 miliar. Salah satu indikasinya, Balitbang Kemendikbud memenangkan PT Ghalia Indonesia Printing dalam pelelangan Ujian Nasional dengan nilai tawaran Rp 22,5 miliar. Padahal ada sejumlah perusahaan lain yang menawarkan lebih murah, di antaranya PT Aneka Ilmu, PT Jausindo Tiga Perkasa dan PT Balebat Dedikasi Prima. Proyek pengadaan dan distribusi Ujian Nasional 2013, ini menghabiskan anggaran negara hingga Rp 95 miliar.