HRW: Pembiaran oleh Pemerintah Picu Aksi Intoleransi

KBR68H, Jakarta - Lembaga Pemantau HAM Human Right Watch (HRW) mengatakan kasus intoleransi makin kronis di Indonesia. Lembaga ini memperkirakan kasus intoleransi terhadap kelompok minoritas bakal terus meningkat sepanjang tahun ini. Dugaan itu mengacu pada sikap diam pemerintah terhadap kasus intoleransi yang terjadi.

Aktivis HRW Andreas Harsono mengatakan, pemerintah selama ini tak pernah melindungi warga dari aksi kekerasan berlabel agama atau keyakinan. Ketentraman kelompok minoritas juga makin terancam karena aturan yang diskriminatif makin banyak.

"Semakin memburuk, kita bisa lihat dari produk-produk hukum yang dikeluarkan apakah makin sedikit atau makin banyak. Ternyata jika kita perhatikan sejak jaman Presiden Yudhoyono itu makin banyak aturan-aturan diskriminatif terhadap minoritas agama. Misal SKB bangunan rumah ibadah tahun 2006 itu mengisyaratkan jika seseorang hendak membangun rumah ibadah, harus meminta izin dari 60 warga sekitar," jelas Andreas Harsono saat dihubungi KBR68H.

Sebelumnya, HRW meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerapkan "zero tolerance" kepada mereka yang melakukan kekerasan atas nama agama. Data yang tertuang dalam laporan HRW menyebutkan pemerintah Indonesia tak berani menindak kelompok masyarakat yang kerap mengintimidasi dan menyerang rumah-rumah ibadah di sejumlah daerah. Data ini hasil penelitian selama dua tahun di 10 provinsi di Jawa, Sumatera dan wilayah timur Indonesia.

Beberapa waktu lalu, Jemaat HKBP Filadelfia di Bekasi selalu dihalangi kelompok masyarakat radikal saat hendak beribadah. Hal serupa juga dialami jemaat GKI Yasmin Bogor. Sedang penyegelan mesjid Jemaah Ahmadiyah dilakukan di mana-mana. Yang terakhir, Pemerintah Kota Bekasi menyegel Masjid Ahmadiyah Almisbah di Jalan Terusan Pangrango, Jatibening 2, Bekasi, Jawa Barat.