Hiswana Minta Pemerintah Sediakan Satu Pengawas di Tiap SPBU

KBR68H, Jakarta - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) meminta BPH Migas menyediakan pengawas untuk program pengendalian penggunaan BBM bersubsidi. Pengawas nantinya ditempatkan di setiap SPBU.

Pengurus DPP Hiswana Migas Departemen SPBU, Syarief Hidayat mengatakan pengawas itu nantinya hanya mengawasi penjual solar bersubsidi. Para pengusaha membutuhkan pengawas karena program pembatasan BBM bersubsidi sering diselewengkan pada bulan ini. Program ini berlaku untuk kendaraan plat merah, truk perkebunan, pertambangan, dan industri.

"Paling tidak ada satu orang di SPBU ditempatkan satu orang dari BPH MIgas. yang berhak memang BPH Migas, karena sesuai pasal 9 di permen, BPH Migas yang berhak mengatur, mengawasi dan memverifikasi. Jadi seharusnya ada petugas satu orang, barangkali lebih baik didampingi satu orang polisi. paling tidak kalau ada 5 ribu SPBU harus ditempatkan 5 ribu petugas kali sekian sift." kata Syarief kepada KBR68H.

Pengurus DPP Hiswana Migas Departemen SPBU, Syarief Hidayat menambahkan pengusaha kesulitan memeriksa kendaraan pemakai bbm non subsidi. Mereka menemukan kendaraan angkutan hasil tambang masih sering mengisi solar bersubsidi. Terlebih stiker tanda kendaraan tidak menggunakan BBM bersubsidi belum dipasang pada truk-truk perkebunan, pertambangan, dan industri.