FITRA Tuding Ada Dana Siluman Rp 97 Miliar di Rekening Polri

KBR68H, Jakarta - LSM Pemantau Anggaran, FITRA menduga adanya  transfer dana tidak jelas senilai Rp 97 miliar pada 2011 di rekening Kepolisian Indonesia. Koordinator Advokasi Fitra, Muhammad Maulana, mengatakan dana tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan penggunaannya tanpa persetujuan dari Kementerian Keuangan. Kata dia, dana tersebut berpotensi disalahgunakan.

“Karena dana ini adalah non APBN atau off budget  dan ini tidak tercatat di dalam document anggaran atau dokumen APBN, tidak dikelola sesuai mekanisme dalam pengelolaan APBN, sehingga demikian menurut BPK sendiri sulit untuk di audit karena tidak ada bukti-bukti yang valid dan kemudian karena ini tidak tercatat maka akuntabilitanya menjadi rendah sehingga kemudian potensi penyalahgunaannya juga terbuka lebar. Kita berharap Polri bisa menjadi lokomitif perubahan dan perbaikan akuntabilitas anggaran dengan memasukan jenis-jenis PNBP ke dalam PP terkait dengan jenis dan tarif PNBP polri,” kata Maulana kepada KBR68H.

Muhammad Maulana menambahkan seusai hasil temuan BPK, dana tersebut terdiri atas bagi hasil retribusi parkir berlangganan, biaya pelatihan, pengamanan objek vital dan pelayanan rumah sakit. Dananya mulai dari Rp 4 Miliar sampai Rp 64 miliar. Salah satu sumber dana retribusi parkir diperoleh dari bagi hasil berdasarkan kontrak antara kepolisian dan perusahaan jasa parkir. Kepolisian Indonesia belum memberi tanggapan soal tudingan FITRA tersebut.