DPR: Perlu Revisi UU Peradilan Militer untuk Cegah Arogansi TNI

KBR68H, Jakarta – Komisi hukum DPR RI menyatakan peradilan militer yang tertutup menjadi pemicu munculnya arogansi TNI di masyarakat.

Anggota Komisi Hukum DPR, Eva Kusuma Sundari mengatakan, saat ini penting untuk mempertimbangkan kembali revisi undang-undang peradilan militer. Menurutnya akan lebih adil dan transparan jika pihak eksternal TNI dapat ikut mengawasi dan memverifikasi fakta-fakta dalam peradilan tersebut.

"Investigasi dilakukan bukan hanya oleh internal sendiri tapi menyertakan pihak luar sehingga legitimate. Silakan Pangdam dan Komandan kopassus tidak ada yang terlibat anak buahnya tapi biarkan disaksikan dan diverifikasi oleh pihak luar," Kata Eva kepada KBR68H.

Sebelumnya Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta diserang oleh sekelompok orang lengkap menggunakan senjata api laras panjang jenis AK-47 dan senjata api jenis FN. Selain korban meninggal dunia, para pelaku yang mencuri kamera CCTV ini juga menyebabkan sejumlah penjaga lapas luka-luka.