DPR: Iuran BPJS Tidak Bebani Anggaran

KBR68H, Jakarta – Komisi Tenaga Kerja dan Kesehatan DPR menyatakan iuran minimal sebesar Rp 22 ribu untuk jaminan kesehatan pada program BPJS tidak bakal membebani APBN. Ketua Komisi tenaga kerja dan kesehatan DPR Ribka Tjiptaning menuding pemerintah tak memiliki kemauan untuk melaksanakan SJSN. Ini karena sebelumnya, Kementerian Keuangan memangkas iuran minimal dan jumlah penerima jaminan kesehatan tersebut. Ribka bahkan mengkritik sikap antar pemerintah yang tidak segera menetapkan besaran iuran jaminan kesehatan pada program SJSN yang akan mulai diberlakukan pada awal Januari 2014.

"Rakyat ini jangan dibohong-bohongi lagi lah. Mereka kan bisa koordinasi. Rapat kabinetlah mereka berunding. Soal pencitraan SBY setuju dengan BPJS yang pro rakyat, tapi nanti dihambat-hambat. Di situ perintah undang-undang setiap warga negara, di situ bertahap dulu sekian juta orang, nanti baru tahapannya berdasarkan kriteria miskin ya sama saja dengan Jamkesmas. "kata Ketua Komisi Ketenagakerjaan DPR Ribka Ciptaning

Hingga saat ini Pemerintah belum menyepakati besaran iuran BPJS. Pertengahan Februari lalu Ikatan Dokter Indonesia meminta Pemerintah untuk menambah besaran premi jaminan sosial, utamanya untuk Penerima Bantuan Iuran untuk melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN 2014 mendatang. Menurut kajian Ikatan Dokter Indonesia, besaran premi yang pantas yakni Rp 38.000 atau sebesar Rp 27.000 seperti yang diusulkan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Ketua Umum Pengurus Harian IDI Zainal Abidin mengatakan dengan premi sebesar itu, warga penerima manfaat jaminan sosial akan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang optimal.