BUMP Bisa Jadi Alat Kepentingan Partai

KBR68H, Jakarta- Rencana pendirian Badan Usaha Milik Partai Politik (BUMP) pernah dibahas beberapa waktu lalu, tapi mandek lantaran tidak ada titik temu tentang sektor usaha yang boleh ditangani.

Anggota DPR dari  PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan, dikhawatirkan BUMP akan berebut usaha yang terkait dengan kepentingan pemerintah dan proyek-proyek negara.

”Kalau partai punya badan usaha, ini bisa menyalahgunakan kekuasaan yang lain juga. Simulasinya pada saat itu sudah sampai, kalau dia punya badan usaha, usaha apa yang bisa digeluti kalau usaha digeluti. Kalau usaha berkaitan dengan APBN dan APBD, maka konflik interesnya sangat besar sekali. Kalau usaha di sektor berkait dengan sektor-sektor swasta, atau memiliki saham dan sebagainya banyak negara sebenarnya partainya punya seperti itu,” kata Ganjar kepada KBR68H.

Anggota DPR dari Partai PDIP Ganjar Pranowo menambahkan, selama ini untuk membiayai kegiatannya parpol mengandalkan iuran wajib anggota dan sumbangan tak mengikat. Demi mengejar setoran untuk partai, tidak sedikit kader partai yang terlibat korupsi. Antara lain M Nazaruddin dari Demokrat. Selain itu Lutfi Hasan Ishak, Bekas Presiden PKS diduga terlibat dalam suap impor daging sapi, serta  Zulkarnaen Djabar dari Golkar diduga terlibat dalam korupsi pengadaan Al Quran. Sebelumnya, anggota BPK Ali Maskur Musa kembali menggagas perlunya BUMP untuk mencegah korupsi dari kader partai.